Abstrak
Kesehatan gigi dan mulut sering kali terpinggirkan dalam agenda kesehatan nasional, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kesehatan sistemik. Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), sebagai organisasi profesi dokter gigi, memegang peran krusial dalam mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesehatan gigi masyarakat. Artikel ini akan mengulas peran strategis PDGI dalam advokasi kebijakan kesehatan gigi nasional, menyoroti studi kasus penting, serta menganalisis dampaknya terhadap pembangunan kesehatan gigi di Indonesia.
Pendahuluan
Kondisi kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih memprihatinkan. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa 56,9% penduduk usia di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut, dengan 88% di antaranya menderita karies. Angka ini diperparah dengan rendahnya kesadaran menyikat gigi yang benar (hanya 6,2%) dan keengganan berobat ke dokter gigi kecuali dalam kondisi darurat. Fakta ini menegaskan urgensi intervensi kebijakan yang komprehensif. Sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh dokter gigi di Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi anggotanya, tetapi juga secara aktif mendorong perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan gigi yang lebih baik.
Mengapa Advokasi Kebijakan Penting bagi PDGI?
Advokasi kebijakan menjadi fondasi penting bagi PDGI karena beberapa alasan:
- Integrasi Kesehatan Oral dengan Kesehatan Sistemik: PDGI menyadari bahwa masalah gigi dan mulut bukanlah isu terisolasi. Penyakit gigi yang tidak tertangani dapat meningkatkan risiko penyakit sistemik lainnya seperti diabetes, sakit jantung, bahkan memengaruhi kehamilan dan menyebabkan stunting pada anak. Oleh karena itu, PDGI beradvokasi agar kesehatan oral diintegrasikan lebih kuat dalam kebijakan kesehatan nasional yang holistik.
- Meningkatkan Alokasi Sumber Daya: Melalui advokasi, PDGI dapat mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program kesehatan gigi, termasuk upaya preventif, promotif, dan kuratif yang seringkali kurang mendapat perhatian.
- Membentuk Regulasi yang Mendukung: PDGI berperan aktif dalam merumuskan dan meninjau regulasi terkait praktik kedokteran gigi, standar layanan, penggunaan teknologi baru, hingga regulasi tentang bahan dan alat kedokteran gigi, memastikan keamanan dan kualitas.
- Memperluas Akses Layanan: Advokasi dapat menghasilkan kebijakan yang memperluas jangkauan layanan gigi, misalnya melalui integrasi layanan gigi ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara lebih komprehensif, atau pengembangan program-program layanan di daerah terpencil.
- Meningkatkan Kesadaran Publik: Melalui kebijakan, program-program penyuluhan dan edukasi kesehatan gigi dapat diarusutamakan dalam kurikulum pendidikan atau kampanye kesehatan nasional, mengubah perilaku masyarakat secara fundamental.
Strategi Advokasi PDGI
PDGI menggunakan berbagai strategi untuk melakukan advokasi kebijakan:
- Penyusunan Naskah Akademik dan Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan data, riset, dan pengalaman klinis anggotanya, PDGI secara proaktif menyusun naskah akademik yang berisi analisis masalah, data epidemiologi, serta rekomendasi kebijakan yang konkret. Naskah ini diserahkan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan, DPR, atau badan legislatif daerah.
- Dialog dan Kemitraan dengan Pemerintah: PDGI secara rutin menjalin komunikasi dan dialog dengan pembuat kebijakan di tingkat eksekutif maupun legislatif. Hubungan baik ini memungkinkan PDGI untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan teknis dalam perumusan kebijakan.
- Keterlibatan dalam Perumusan Regulasi: PDGI menempatkan perwakilannya dalam tim perumus undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri yang berkaitan dengan kesehatan gigi. Hal ini memastikan perspektif profesi terakomodasi sejak awal.
- Koalisi dengan Organisasi Lain: Dalam isu-isu strategis, PDGI seringkali membentuk koalisi dengan organisasi profesi kesehatan lain (seperti Ikatan Dokter Indonesia/IDI), akademisi, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan serupa. Koalisi ini memberikan dampak yang lebih besar dalam mendorong perubahan kebijakan.
- Kampanye Publik dan Edukasi: Selain melobi langsung ke pembuat kebijakan, PDGI juga melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan gigi. Tekanan dari publik dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk merespons tuntutan kebijakan. Contohnya adalah kampanye mengenai bahaya praktik tukang gigi ilegal.
Studi Kasus dan Dampaknya
Beberapa studi kasus menunjukkan dampak advokasi PDGI terhadap kebijakan kesehatan gigi nasional:
- Advokasi Integrasi Kesehatan Gigi ke Layanan Primer dan JKN:
- Studi Kasus: PDGI secara konsisten menyerukan agar kesehatan gigi tidak hanya berfokus pada perawatan kuratif di rumah sakit, tetapi juga diperkuat di layanan primer (Puskesmas) dan diintegrasikan secara komprehensif dalam cakupan JKN. Ketua Umum PB PDGI, drg. Usman Sumantri, secara aktif menyoroti tingginya kasus masalah gigi di masyarakat (56,9% menurut SKI 2023) dan mengusulkan penguatan peran dokter gigi di Puskesmas, termasuk pengadaan alat yang memadai seperti rontgen gigi dan scaling dasar.
- Dampak: Advokasi ini berbuah pada peningkatan perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan gigi. Kementerian Kesehatan mulai mendorong pemerataan layanan dan edukasi kesehatan gigi, termasuk melalui integrasi materi kesehatan gigi ke dalam kurikulum wajib belajar di sekolah. Selain itu, ada dialog tentang insentif bagi dokter gigi di daerah minim layanan dan upaya untuk mengisi Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi. Meskipun masih perlu perbaikan, cakupan layanan gigi dalam BPJS Kesehatan terus diperluas berkat desakan PDGI.
- Penolakan Terhadap RUU Kesehatan (sekarang UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023):
- Studi Kasus: Bersama dengan organisasi profesi kesehatan lainnya, PDGI secara tegas menyatakan penolakannya terhadap beberapa poin dalam RUU Kesehatan (sekarang UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023) yang dianggap dapat melemahkan peran organisasi profesi, seperti pencabutan kewenangan kolegium dan potensi kriminalisasi tenaga medis. PDGI meminta pembahasan RUU dihentikan atau dipertimbangkan ulang dengan melibatkan aspirasi profesi.
- Dampak: Meskipun UU Kesehatan akhirnya disahkan, advokasi PDGI dan organisasi profesi lainnya berhasil menyoroti kekhawatiran yang ada dan memicu diskusi publik yang luas. Dampaknya, pemerintah menyadari perlunya klarifikasi dan penyesuaian dalam aturan turunan UU tersebut. Posisi tegas PDGI menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak dan kewenangan profesi serta memastikan standar pelayanan tidak terkompromi.
- Pemberantasan Praktik Tukang Gigi Ilegal:
- Studi Kasus: PDGI secara aktif mengadvokasi penindakan terhadap praktik tukang gigi ilegal yang tidak memiliki kompetensi dan izin, karena berisiko tinggi membahayakan masyarakat. PDGI memberikan rekomendasi kepada penegak hukum dan pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran ini.
- Dampak: Upaya advokasi PDGI telah membuahkan hasil dengan adanya penindakan terhadap sejumlah praktik ilegal dan peningkatan kesadaran publik akan bahaya layanan kesehatan gigi yang tidak profesional. Ini membantu melindungi masyarakat dari praktik malpraktik dan menjaga integritas profesi dokter gigi.
- Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN):
- Studi Kasus: BKGN adalah program kolaborasi tahunan antara PDGI, pemerintah (Kemenkes), dan pihak swasta (misalnya Pepsodent) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Program ini melibatkan pemeriksaan dan perawatan gigi gratis, serta edukasi di berbagai daerah.
- Dampak: BKGN telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran menyikat gigi yang benar dan mendorong lebih banyak masyarakat untuk berkonsultasi ke dokter gigi. Data menunjukkan peningkatan persentase masyarakat yang menyikat gigi dengan benar dari 2,8% (Riskesdas 2018) menjadi 6,2% (SKI 2023). Ini menunjukkan dampak positif advokasi melalui program edukasi berskala nasional.
Tantangan Advokasi PDGI
Meskipun sukses dalam beberapa aspek, PDGI masih menghadapi tantangan dalam advokasi kebijakan:
- Prioritas Kesehatan Nasional: Kesehatan gigi seringkali masih dianggap sebagai prioritas sekunder dibandingkan isu kesehatan lain seperti penyakit menular atau non-menular utama.
- Kesenjangan Data dan Riset: Meskipun PDGI melakukan riset, ketersediaan data yang komprehensif dan terkini untuk mendukung argumen advokasi masih perlu terus ditingkatkan.
- Koordinasi Lintas Sektor: Kebijakan kesehatan gigi membutuhkan dukungan dari berbagai kementerian/lembaga (pendidikan, keuangan, sosial), menuntut koordinasi advokasi yang kompleks.
- Perubahan Kebijakan yang Cepat: Dinamika politik dan kebijakan dapat membuat upaya advokasi membutuhkan respons yang cepat dan adaptif.
Kesimpulan
Peran PDGI dalam advokasi kebijakan kesehatan gigi nasional sangatlah fundamental. Melalui penyusunan rekomendasi, dialog dengan pemerintah, keterlibatan dalam perumusan regulasi, kolaborasi lintas sektor, hingga kampanye publik, PDGI telah berhasil membawa isu kesehatan gigi ke permukaan dan memengaruhi arah kebijakan. Studi kasus menunjukkan bahwa advokasi PDGI telah berkontribusi pada penguatan layanan primer, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan profesi.
No responses yet